III. MENUJU REPUBLIK BARU

Menuntaskan Revolusi Nasional

Di manakah kita kini? Setelah empat puluh empat tahun nation and character destruction mengaibkan bangsa ini, adakah kebanggaan yang masih tersisa? Pulau-pulau indah yang terus digerus ketamakan itu kah? Adakah kekayaan yang masih bisa dikelola untuk kemakmuran bersama? Berapa banyak manusia Indonesia yang siap sedia menanggung tugas sejarah saat ini demi mencapai kebaikan anak-cucu di masa depan? Kekalahan bangsa ini telah dibuat sedemikian telak hingga begitu sulit untuk bangkit. Demikianlah, kita seolah dipaksa membenarkan berbagai ungkapan klise yang menyiratkan rasa putus asa dan kepasrahan, yang akan berujung di lorong gelap apatisme dan dekadensi.

Sementara, di tengah pergeseran wajah dunia sekarang, pengetahuan sejarah menyediakan kembali terang untuk membangun jembatan hari depan. Sejarah ini seperti berseru-seru, agar Republik Indonesia dikembalikan pada visinya sebagai jembatan emas, yaitu berhimpunnya bangsa-bangsa Nusantara, bergotong-royong menuju masyarakat adil dan makmur, tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa.

Akan tetapi, perjuangan menuju masyarakat Indonesia yang sosialistis tersebut hanya mungkin terwujud apabila ada landasan baginya untuk berdiri. Tak lain, landasan bagi bangunan sosialisme adalah kedaulatan nasion Indonesia atas seluruh sumber daya ekonomi; tanah, modal, bahan baku, alat-alat kerja berteknologi tinggi, serta adanya manusia-manusia Indonesia yang berkarakter dan berilmupengetahuan. Sosialisme, atau keadilan sosial, tidak mungkin berdiri di atas sebuah bangsa yang sumber dayanya sedang terhisap oleh korporasi-korporasi asing atau kapitalis multinasional. Sosialisme, atau keadilan sosial, tidak mungkin terbangun tanpa ada cukup gizi, cukup pakaian, cukup makanan, cukup perumahan, dan pencerahan sebanyak mungkin bagi manusia-manusia penggeraknya.

Oleh karena itu, Bumi Pertiwi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikembalikan oleh kapitalis multinasional kepada yang empunya: Rakyat Indonesia. Semua kontrak karya yang telah berjalan harus dirundingkan kembali di atas prinsip berpihak kepada yang empunya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang telah lebih dari sepuluh tahun mengeksploitasi kekayaan Indonesia, seperti Freeport, Chevron, ExxonMobil, Inco, Haliburton, BHP Biliton, Newmont, Conoco Philips, Vico, dan lain-lain. Setidaknya harus ada pembagian kontrak yang lebih berimbang, dan, kenaikan kepemilikan saham Indonesia di setiap perusahaan, untuk menjamin adanya transfer teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia. Setiap korporat yang melawan akan kita usir dari Indonesia, kemudian pengacara kita dan pengacara mereka akan bertanding di meja arbritasi internasional. Sementara, sampai hasilnya diputuskan di meja perundingan, dan Massa Rakyat terorganisir sudah akan menduduki dan menasionalisasi kilang dan tambang yang diklaim milik korporat bermasalah tersebut. Seluruh kekayaan alam yang berhasil direbut kembali, harus dimanfaatkan semaksimalnya demi menyuplai bahan baku dan energi industri nasional tanpa terkecuali.

Pembayaran utang luar negeri harus ditunda sampai seluruh rakyat menjadi sejarahtera. Akan sangat melegakan, bila kita dapat melakukan 60% hair cut dan 40% moratorium selama 40 tahun. Negeri kita, Nusantara memiliki piutang tersebut kepada seluruh negeri imperialis di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat – yang harus mereka lunasi. Pencadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat Republik Indonesia melakukan hair cut dan moratorium kemudian akan dimaksimalkan untuk mencerdaskan dan menyehatkan rakyat tanpa harus kembali memungut biaya dari rakyat.

Pembangunan infrastruktur harus ditujukan untuk memenuhi rancangan industrialisasi nasional. Sementara industrialisasi nasional harus dimulai dari pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan, sehingga meningkatkan harga jualnya di pasar lokal, tanpa harus membawanya ke pasar bebas komoditi yang sudah dimonopoli para kartel. Pengadaan listrik melalui berbagai sumber energi harus diratakan di seluruh Nusantara.

Lembaga-lembaga pendidikan tidak lagi diarahkan sebagai pedagang ilmu pengetahuan. Di republik ini kita menghargai ilmu pengetahuan sebagai hasil reproduksi sosial yang berhak diakses oleh siapa saja. Kasta-kasta dalam pendidikan harus dicegah dengan standarisasi mutu seluruh sekolah dengan panduan dan dukungan penuh dari negara. Gerakan pemberantasan buta huruf digalakkan melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Pendidikan nasional harus mampu melahirkan manusia-manusia Indonesia yang baru, yang lepas dari segala beban mentalitas terbelakang di masa lalu, dan siap mendedikasikan segala kapasitas dirinya bagi kemajuan seluruh rakyat.

Jaminan kesehatan rakyat sepenuhnya diberikan oleh negara, tanpa perlu melibatkan korporasi perasuransian yang hanya memburu laba. Struktur dan infrastruktur kesehatan harus menjangkau seluruh pelosok tanah air, sejalan dengan struktur dan infrastruktur pendidikan, jalan, listrik, perumahan, air bersih, dan lain-lain. Pendidikan kedokteran harus dibuka di berbagai daerah dan murah agar bisa memfasilitasi siapapun yang berminat dan hendak membaktikan diri untuk kesehatan rakyat. Kecukupan gizi harus dijamin sejak dini melalui penyediaan dapur umum di sekolah-sekolah, taman bermain anak-anak, dan taman-taman bacaan. Gizi bagi pekerja tidak lagi berada di standar minimum 1200 kalori per hari tapi ditingkatkan melalui kenaikan upah dan standar kesejahteraan.

Republik Indonesia tidak akan tertutup dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Namun pergaulan yang dikehendaki adalah pergaulan yang setara dan saling memajukan. Dalam kancah internasional, Republik Baru ini akan memperjuangkan tatanan dunia multipolar yang adil dan damai.