Neoliberalisme dan Neo-Kolonialisme Di Indonesia

Sayang sekali, ketika sedang terjadi perubahan di dunia, Indonesia tidak memanfaatkan munculnya imbangan kekuatan yang baru itu untuk memajukan kepentingan nasional, malah menjadi pendukung setia dari penguasa dunia lama. Indonesia tetap menjadi penganut garis keras neoliberalisme, sebuah sistim yang akrab dengan dominasi dan hegemoni AS dalam 40 tahun terakhir.

Jika Soeharto telah menjadi “pencetus” kembalinya modal asing, sehingga pada masa pemerintahannya modal asing mulai “merembes” masuk, maka pada saat ini, di tangan rejim-rejim neoliberal, modal asing telah menjadi banjir bah.

Neoliberalismelah yang merampas lahan dan membabat hutan untuk perkebunan sawit atau akasia. Mereka memburu batubara, minyak bumi, gas bumi, untuk menggerakkan mesin-mesin di seluruh dunia. Menambang berpuluh jenis bebatuan dan mineral, emas, nikel, besi, timah, marmer, mangan, tembaga, dan lain-lain, setelah itu meninggalkan lubang-lubang raksasa yang menganga dan rakyat yang kelaparan.

Sementara modal perbankan dibebaskan menarik uang nasabah sebanyak-banyaknya tanpa imbalan kemudahan akses kredit bagi rakyat. Harga hasil pertanian terus merosot sementara harga kebutuhan hidup terus meningkat. Urbanisasi terjadi dalam skala besar tanpa jaminan pekerjaan layak di kota-kota. Pengangguran, pedagang kaki lima, pengamen, dan beragam jenis lumpen proletariat, berdesakan di kota dikejar-kejar satuan polisi pamong praja atau aparat kekerasan. Penggusuran demi penggusuran terjadi untuk menyulap pemukiman rakyat menjadi pusat-pusat bisnis, mall atau plaza, ruko, apartemen, dan hotel berbintang.

Itulah neoliberalisme, sebuah bungkus baru dari modus penjajahan modern terhadap bangsa-bangsa. “Cara pengeduk yang berubah, namun tujuan dan dampaknya bagi kehidupan rakyat tetap sama.” demikian dikatakan Bung Karno.

Kalau kolonialisme menaklukkan negara bangsa, maka neoliberalisme juga melakukan hal yang hampir serupa, melakukan penyusutan atau deformasi negara, terutama yang berkaitan dengan persoalan kepentingan nasional dan kesejahteraan publik.

Mengikuti anjuran duo terompet imperialisme global, yaitu IMF dan Bank Dunia, rejim neoliberal di Indonesia telah melikuidasi peran negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lainnya.

Modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri di beberapa sektor ekonomi yang penting.

Pemerintahan paska reformasi, tanpa melalui konsultasi luas dengan rakyat, telah melakukan empat kali perubahan (amandemen) terhadap konstitusi UUD 1945. Sebagian besar perubahan tersebut berusaha melucuti watak anti-kolonialnya.

Presiden Indonesia seakan menjadi pejabat gubernur jenderal AS di Indonesia, yang mana tindakan dan kebijakan politiknya selalu mengacu pada hal-hal yang sudah digariskan oleh Washington.

Supaya mereka bisa berpesta pora di atas kereta “stabilisasi politik”, maka diperkenalkan model demokrasi dari barat, yaitu demokrasi liberal, sebuah tipe demokrasi yang berulang-ulang dinyatakan oleh Bung Karno sebagai “alam fikir lama/kuno”. “Marilah kita kubur, kubur, kubur!” –begitulah Bung Karno berseru, berbicara soal keburukan sistim demokrasi liberal ini.

Namun, sayang sekali, di mata para teknokrat dan intelektual Indonesia, demokrasi liberal dianggap sebagai sesuatu yang modern, sesuatu yang mewakili semangat jaman saat ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, demokrasi liberal ini telah mengeluarkan sebagian besar rakyat Indonesia dari kehidupan politik.

Dengan demikian, demokrasi liberal merupakan tuntutan paling logis dari kehendak bebas modal untuk berkembang-biak di negeri ini, sama halnya ketika modal partikelir membutuhkan politik etis dan Volksraad di jaman kolonialisme.

Bersamaan dengan proses pengedukan ini, selain dengan mekanisme demokrasi liberal tadi, neoliberalisme juga menggunakan “kuasa hegemoni” untuk menaklukkan kesadaran mayoritas rakyat dan mencerai-beraikan ikatan solidaritasnya. Masyarakat kita yang dulunya dikenal dengan semangat “gotong royong”-nya, kini telah berubah menjadi masyarakat apatis, sinis, dan sangat individualis.

Nyatalah, bahwa tidak ada perbedaan substansial antara kolonialisme di masa lalu dan rekolonialisme sekarang ini, kecuali hanya perbedaan soal mana cara yang kasar dan cara halus.