Nation and character destruction

Tampilnya Jendral Soeharto pasca G 30 S 1965 sampai dengan jatuhnya Bung Karno dari tampuk pimpinan Revolusi adalah titik balik dari proses pembangunan nasion Indonesia. Proses penghancuran pembangunan nasion Indonesia ini tak pelak untuk memuluskan rencana pembangunan mereka. Agar tanpa gangguan, penghancuran pun dilaksanakan dengan kekejian pada kemanusiaan. Ratusan ribu rakyat yang dianggap sebagai pendukung politik Bung Karno dibunuh, disiksa dan dipenjarakan. Berbagai organisasi yang dianggap bisa membangkitkan ingatan politik pada masa bergolak Revolusi Belum Selesai pun dihancurkan dan dilarang beraktivitas. Kehidupan politik Rakyat dikontrol.

Ini berarti kebalikan dari proses nation and character building seperti yang dicita-citakan Bung Karno. Tak ada cita-cita Indonesia berdaulat di bidang politik. Tak ada cita-cita Indonesia Berdikari di bidang ekonomi. Tak ada cita-cita Indonesia berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Yang ada adalah menerima kembali kolonialisme. Modal Asing yang sudah ditolak kembali diterima melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 sebagai tindak lanjut dari Konferensi Jenewa bulan November 1967. Sejak tahun 1967 itulah, orientasi pembangunan terus melayani kepentingan modal asing dan peran modal asing terus diperkuat untuk mengelola dan mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Proses nation and character destruction pun terus berlangsung. Partai-partai politik dikerdilkan. Rakyat dijauhkan dari kehidupan politik praktis dan dibiarkan menjadi massa mengambang yang tak perlu tahu nasib bangsanya. Pemilu demi Pemilu dilaksanakan untuk menampilkan wajah demokrasi Soeharto yang tak lain adalah alat legitimasi kekuasaan politik Soeharto. Politik gaya kolonial kembali tampil: adu domba sesama rakyat sambil terus merawat fobia terhadap komunisme disertai intimidasi agar selalu mendukung kekuasaan Soeharto. Pancasila pun hanya dijadikan alat untuk membungkam kesadaran kritis rakyat terhadap pemerintah Soeharto dengan tuduhan anti pembangunan dan anti Pancasila. Kebudayaan dalam artian seni tradisional rakyat Indonesia semakin terpuruk dan tenggelam dalam hingar-bingar budaya kapitalistik, hedonis dan konsumtif, dan sering kali mati tanpa pembelaan.

Dalam merancang pembangunan, Indonesia menjadi negeri yang tergantung pada lembaga-lembaga asing: terutama IMF dan World Bank. Hutang Luar Negeri terus membengkak sementara derajat kesejahteraan rakyat terus merosot bersamaan krisis ekonomi tahun 1997. Inikah negeri yang hendak dimerdekakan pada 17 Agustus 1945? Tentu saja tidak. Pembangunan yang tak berorientasi pada rakyat dan tak memberikan ruang demokrasi ini membawa Soeharto pada keruntuhannya, Mei 1998.