Renegosiasi PT Vale, GNP Desak DPRD Tentukan Sikap

demo vale (2)gnp33paluPalu, Jurnalsulteng.com- Renegosiasi kontrak karya PT. Vale Tbk
yang beroperasi di Wilayah Sulawesi Tengah dianggap telah merugikan
daerah. Terkait hal tersebut, Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945
mendesak DPRD Provinsi Sulteng untuk segera menentukan sikap.

Desakan tersebut dilakukan dengan menggelar unjukrasa didepan gedung
wakil rakyat Sulteng itu, Senin (3/11/2014). Dalam unjuk rasa tersebut,
GNP menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya,  mendesak DPRD
Sulteng agar segera memberikan sikap politik secara kelembagaan mengenai
hasil renegosiasi PT Vale Tbk, menerima atau menolak.

Ristan Rauf yang bertindak sebagai Korlap dalam unjuk rasa ini
menyatakan, kika menolak hasil renegosiasi maka DPRD Sulteng harus
segera membuat langkah kongkret. “Pertama, melakukan Rapat Dengan
Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak Gubernur Sulteng agar
memberikan penjelasan mengenai tahapan pra renegosiasi dan pasca
renegosiasi, terutama sikap Gubernur untuk penggunaan 7 ribu hektar
lahan yang telah diciutkan,” seru Ristan.

Selain itu, pengunjuk rasa juga agar DPRD Sulteng sebagai wakil rakyat
dapat menegakan pasal 33 UUD 1945 dan membangun persatuan nasional
menuju masyarakat adil makmur lahir dan batin.

Pada unjuk rasa tersebut, GNP juga menyatakan bahwa PT Vale yang dulunya
bernama PT Inco Tbk ini telah puluhan tahun menggarap lahan di Sulteng
(Morowali) dan menjadikan lahan seluas 32 ribu hektar seakan menjadi
benda mati yang tak boleh disentuh oleh siapapun.

“PT Vale sendiri tidak melakukan giat pembangunan dan eksplorasi nikel,
tanah itu benar-benar menjadi berhala yang tidak boleh disentuh oleh
siapapun. Jika ada rakyat yang menyentuhnya, maka pasti langsung
berurusan dengan aparat keamanan,” kata Ristan.

Sebelum dilakukan renegosiasi kata Ristan,  PT Vale Tbk merupakan
repsentasi perusahaan asing yang masuk di Indonesia melalui
jalan “kudeta merangkak” rezim Orde Baru, dengan menguasai lahan seluas
118.434 Hektar, yang membentang di 15 Kecamatan di Sulteng, Sulsel dan
Sultra.

“Renegosiasi kontrak karya yang seakan dipaksakan diakhir pemerintahan
rezim SBY itu benar-benar merugikan provinsi Sulteng, yang hanya
mengurangi lahannya sebanyak 7 ribu hektar.  Bisa jadi dalam proses
renegosiasi itu ada kompromi dengan PT Vale, sehingga menurunkan posisi
tawar yang merugikan Provinsi Sulteng,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Sulteng itu, para
pengunjukrasa ditemui tujuh anggota DPRD yang dimotori oleh Fraksi PDI
Perjuangan dan Nasional Demokrat (NasDem) menemui pengunjuk rasa.
Anggota DPRD yang diwakili Muharram Nurdin dan Edmont menyatakan setuju
dan menyatakan sikap mendukung tuntutan para pendemo.

“Kami menyambut baik tuntutan kawan-kawan atas hasil renegosiasi itu.
Namun, saat ini kami belum bisa mengundang pihak pemerintah, karena alat
kelengkapan DPRD belum di lantik. Kalau semua sudah dilantik. Minggu
depan kami akan mengundang gubernur untuk mendengarkan pendapat
pemerintah,” ujar Muharram yang diamini ketujuh anggota dewan yang
menemui pengunjuk rasa.

Anggota DPRD yang diwakili Muharram Nurdin dan Edmont menyatakan setuju
dan menyatakan sikap mendukung tuntutan para pendemo.

“Kami menyambut baik tuntutan kawan-kawan atas hasil renegosiasi itu.
Namun, saat ini kami belum bisa mengundang pihak pemerintah, karena alat
kelengkapan DPRD belum di lantik. Kalau semua sudah dilantik. Minggu
depan kami akan mengundang gubernur untuk mendengarkan pendapat
pemerintah,” ujar Muharram yang diamini ketujuh anggota dewan yang
menemui pengunjuk rasa. (Bob)

 

Sumber: Jurnalsulteng.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anti Spam. Wajib Dijawab! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.