Pernyataan Sikap Politik Aksi Nasional Tanggal 10 Desember 2011

 Batalkan Seluruh UU Yang Bertentangan Dengan UUD 1945 dan Pro-Neoliberalisme,

Kembali Ke Cita-Cita Proklamasi 1945

Laksanakan Pasal 33 UUD 1945!

 

Sudah lebih dari satu dekade Indonesia menjadi pengikut jalan neoliberal. Hasilnya: bangsa Indonesia makin jauh dari cita-cita masyarakat adil dan makmur. Alih-alih membawa kemajuan, jalan neoliberalisme justru memundurkan Indonesia beratus-ratus langkah ke belakang. Indonesia kembali menjadi negeri jajahan.

 

Asal-muasal neoliberal ini mudah ditebak yakni imperialisme yang masuk dan melucuti secara paksa kedaulatan rakyat Indonesia atas Tanah Airnya. Selain melalui intruksi langsung IMF dan Bank Dunia, agenda neoliberal juga menyusup melalui proyek “amandemen konstitusi”.

Setelah empat kali mengalami amandemen, konstitusi kita (UUD 1945) sudah seperti macan ompong yang kehilangan taringanya: anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Sangat nyata sekali, perubahan konstitusi itu justru merombak tatatan dasar kebangsaan kita: ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Secara ekonomi, perekonomian kita makin mendekati kapitalisme liberal; persaingan bebas semakin melebarkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Padahal, ketika UUD 1945 disusun menjelang proklamasi, para founding father sudah mewanti-wanti agar kita jangan menganut kapitalisme liberal. Sebab kapitalisme liberal akan menciptakan eksploitasi dan ketidakadilan.

Perubahan konstitusi juga menghancurkan infrastruktur politik kita. Sekarang, secara politik, kita adalah bangsa paling liberal di dunia. Politik kita sudah sepenuhnya menganut prinsip Free fight liberalism—sesuatu yang dulu ditentang oleh pendiri bangsa.

Secara sosial-budaya kita juga makin babak-belur. Bangsa kita makin kehilangan karakternya sebagai sebuah bangsa. Norma-norma kapitalisme, khususnya orientasi mencari untung dan persaingan, telah menghancurkan nilai-nilai progressif kebudayaan bangsa kita: gotong-royong, solidaritas, toleransi, dan lain-lain.

Situasi itu kian diperparah dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang bernafaskan neoliberalisme. Sebagian besar UU itu dipesan oleh IMF dan Bank dunia melalui parlemen kita yang sudah “terbeli”. UU pro-neoliberal itu benar-benar mengobrak-abrik kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial-budaya bangsa kita.

Berikut beberapa contoh:

I.            Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Migas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, RUU Pengadaan Tanah, dan lain-lain.

 

Dampaknya: modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.

 

II.            Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (diperbaharui tahun 2009), UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.

 

Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.

 

III.            Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

 

Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.

 

IV.             Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.

 

 

Sementara, menurut politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, ada 76 Undang-Undang yang disusupi oleh agenda asing. Konon, seluruh Undang-Undang itu disokong dan dibiayai oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID).

Karena itu, PRD mengajukan tuntutan politik sebagai berikut:

  1. Mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan semua UU pro-neoliberalisme dan bertentangan dengan UUD 1945.
  2. Menuntut pembatalan UUD 1945 hasil amandemen karena melenceng semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme; kembali kepada konstitusi proklamasi kemerdekaan (UUD 1945)!
  3. Mendesak pemerintah segera menghentinkan jalan neoliberalisme dan segera kembali pada sistim ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

 

Jakarta, 10 Desember 2011

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik

(KPP PRD)

 

 

Agus Jabo Priyono

Dominggus Oktavianus

Ketua Umum

Pjs. Sekretaris Jenderal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anti Spam. Wajib Dijawab! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.