Pernyataan Sikap Merespon Kedatangan Obama

Pernyataan Sikap Merespon Kedatangan Obama

006/KPP PRD/I/D/IX/2010

Pada sore hari ini, 9 November 2010, Presiden Barack Obama akan menepati janjinya untuk berkunjung di Ke Indonesia. Kunjugan Obama akan sangat bermakna, karena: pertama, Rakyat Indonesia sedang berjuang mati-matian keluar dari penjajahan asing, termasuk dari dominasi AS. Kedua, menguatnya aspirasi global untuk membangun tatanan dunia baru yang lebih multi-polar.

Jika Presiden Obama seringkali berbicara soal kepentingan nasionalnya, maka tiba waktunya untuk rakyat Indonesia juga berbicara kepentingan nasionalnya pula. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, bahwa Amerika Serikat punya andil sangat besar dalam praktik imperialisme di Indonesia selama puluhan tahun:

1.    Selama puluhan tahun, imperialisme AS terlibat langsung dalam pengerukan kekayaan alam Indonesia, seperti tambang, kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Selain itu, modal-modal amerika juga begitu rakus mencaplok sebagian besar sektor perekonomian Indonesia, seperti telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, perbankan, dll.

2.    AS, baik melalui pemerintahannya maupun NGO-nya, turut campur tangan dalam penyusunan puluhan UU pro-neoliberal di Indonesia, seperti UU ketenagakerjaan, UU kelistrikan, UU migas, UU minerba, UU BHP, dll.

3.    Kebijakan “Washington consensus” yang diekspor dari AS, telah menyebabkan ratusan juta rakyat Indonesia terjerat kemiskinan, separuh penduduk menganggur, puluhan juta anak-anak putus sekolah, biaya kesehatan melambung tinggi, dan sebagainya.

4.    Dengan menyokong kudeta tahun 1965 terhadap Bung Karno, AS telah berjasa besar dalam mengembalikan Indonesia ke-alam penjajahan kembali (rekolonialisme), disertai dengan pembantaian jutaan rakyat Indonesia yang tak-berdosa.

5.    AS sangat aktif dalam membantu Soeharto dalam mempersenjatai militer Indonesia, dan keunggulan itu dipergunakan untuk menindas berbagai perlawanan rakyat dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

6.    AS juga sangat berperan dalam mewariskan utang luar negeri kepada generasi masa depan Indonesia, yang saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp1.588 triliun.

Sehingga, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang disebut di atas, rakyat Indonesia menganggap AS sebagai musuh pokok dalam perjuangan nasionalnya untuk merdeka dari imperialisme.

Banyak sekali media-media, baik di luar negeri dan dalam negeri, yang mengabarkan bahwa Obama menjanjikan perubahan, terutama terkait hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, Obama sampai hari ini belum bisa menyakinkan rakyat Indonesia terkait hal tersebut.

Sebab, seperti dikatakan founding father kami, Bung Karno, bahwa persoalan perdamaian dunia hanya akan bisa tercapai jikalau kolonialisme dan imperialisme bisa dilikuidasi. Maka, selama korporasi-korporasi AS masih seenaknya menguras dan mencaplok kekayaan bangsa Indonesia, maka selama itu pula keadilan dan perdamaian dunia tidak mungkin terwujud.

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1.    Menuntut nasionalisasi (atau minimal negosiasi ulang) terhadap perusahaan-perusaah milik Amerika di Indonesia, yang terbukti merugikan kepentingan nasional dan menghisap rakyat Indonesia.

2.    Penghapusan utang luar negeri dan segala bentuk pinjaman AS terhadap pemerintah Indonesia, terutama utang-utang semasa rejim orde baru berkuasa.

3.    Menuntut penghentian segala bentuk persetujuan atau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan AS maupun dengan negeri-negeri imperialis lainnya. Kebijakan Washington consensus harus diakhiri secepatnya di Indonesia.

4.    Menuntut pemerintah AS menghentikan intervensi atau campur tangannya terhadap kedaulatan nasional bangsa lain, seperti di timur tengah, amerika latin, di Korea Utara, Afghanistan, dan lain sebagainya. Obama harus menepati janjinya menarik mundur pasukan AS dari Irak dan Afghanistan.

5.    Menuntut pemerintah AS meminta maaf secara terbuka terkait keterlibatan AS dalam penggulingan pemerintahan Bung Karno dan pembantaian jutaan rakyat Indonesia sesudahnya.

6.    Menuntut pemerintah AS, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintahnya, untuk menghentikan campur tangan terkait persoalan-persoalan nasional bangsa Indonesia, seperti penyusunan UU, dll.

Kami juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kekuatan-kekuatan nasional yang anti-imperialis:

1.    Menuntut Presiden SBY-Budiono untuk segera mengundurkan diri karena telah menjadi bagian dari boneka imperialisme AS.

2.    Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat agar memperkuat persatuan nasional guna melawan imperialisme AS dan kaki-tangannya.

Hentikan Neoliberalisme! Rebut (kembali) Kedaulatan Nasional!

 

 

Jakarta, 9 November 2010

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik

(KPP PRD)

Agus Priyono Gede Sandra
Ketua Umum Sekretaris Jenderal